Pada akhir April lalu, Badan Perfilman Indonesia (BPI) mengumumkan jajaran pengurus barunya. Di antara nama-nama yang diumumkan, ada nama Tonny Trimarsanto. Tonny Trimarsanto menjabat sebagai ketua Bidang Pengembangan Film Daerah dengan masa bakti 2026-2030.
Selama ini, Tonny Trimarsanto lebih dikenal sebagai sutradara dokumenter. Filmnya berjudul Under The Moonlight meraih Piala Citra FFI 2024. Tonny pun aktif mengelola komunitas film Rumah Dokumenter yang berbasis di Klaten.
Di tengah proses produksi film terbarunya di Larantuka, Infoscreening (IS) berkesempatan mewawancarai Tonny via Zoom (10/5). Tonny berbagi cerita, mulai dari awal perjumpaannya dengan film dokumenter, alasannya masih bertahan, hingga peran barunya di BPI. Berikut petikan wawancaranya.
IS: Bagaimana awal mula perkenalan Mas Tonny dengan film dokumenter?
Jadi selama ini saya menggeluti banyak bidang ya, Mas. Bukan hanya dokumenter sebenarnya, tapi juga iklan, film fiksi, film TV. Nah, dari perkenalan-perkenalan itu membuat saya pelan-pelan mengenal dokumenter.
Apalagi saya juga suka menulis. Sejak mahasiswa, tulisan saya sudah banyak tersebar di berbagai media. Tentang isu kebudayaan, film, macam-macam. Selain menulis, saya juga suka meneliti. Nah, dua praktik itu kan sangat akomodatif dalam dokumenter.
IS: Apakah ada momen khusus yang membuat Mas Tonny mantap di dokumenter?
Sebenarnya tidak ada yang spesial ya. Selama hampir 10 tahun kan saya bergelut di film fiksi. Saya dulu periset untuk film-filmnya Mas Garin Nugroho. Mulai dari Bulan Tertusuk Ilalang, Daun di Atas Bantal, sampai Puisi Tak Terkuburkan. Jadi memang sejak tahun 90-an saya sudah lekat dengan kerja-kerja riset. Kerja-kerja terkait substansi lah.
Nah, memasuki tahun 2000, saya merasa sepertinya sudah cukup nih penjelajahan karya saya. Kemudian saya melihat, kok dokumenter menarik ya. Akhirnya saya memilih intens di dokumenter. Begitu sih, Mas.
IS: Sempat ada persimpangan pilihan gak, Mas?
Kalau itu sih enggak ya. Saya pernah coba syuting di Jakarta, tapi sepertinya itu bukan dunia saya. Orang-orang bilang dokumenter itu secara ekonomi tidak “semanis” film fiksi. Ada juga yang bilang, “Kamu sekarang jalan sendiri, teman-temanmu sudah alih profesi”. Saya enggak ambil pusing sih dengan omongan-omongan seperti itu.
Kalau dokumenter dibilang tidak menghidupi, buktinya saya bisa sampai sekarang ini. Secara ekonomi ya enggak gimana-gimana, tapi saya bisa jalan-jalan juga. Buat saya dokumenter itu medium untuk mendengar dan berbagi. Saya pun belajar memahami orang lain melalui dokumenter. Itu sih yang buat saya nyaman dan bertahan.
IS: Berarti ada juga ya pergulatan batin orang-orang di sekitar Mas Tonny soal berkarier di dokumenter?
Ya. Teman-teman yang masih galau, apakah dokumenter itu menghidupi atau tidak, kadang konsultasi ke saya. Bahkan jawaban dari pertanyaan itu digunakan untuk meyakinkan calon pasangan mereka sebelum menikah.
Saya selalu jawab seperti itu tadi. Kalau dokumenter tidak menghidupi, buktinya saya bisa sampai sekarang ini. Tetapi di satu sisi saya memahami. Teman-teman yang bertanya seperti itu mungkin perspektifnya soal dokumenter masih terbatas ya. Maksudnya daya jelajahnya bisa jadi belum jauh.
Sebenarnya di dokumenter itu ada banyak pilihan pekerjaan. Misalnya, Anda bisa menulis kisah perjalanan, Anda bisa menjual film “ketengan” ke distributor internasional, Anda bisa dapat screening fee dari film Anda. Pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang biasa saya bagikan. Sayangnya, teman-teman sering kali tidak cukup yakin dengan kapasitasnya.
IS: Berarti sebenarnya perlu kreatif melihat sumber-sumber penghidupan di dokumenter ya?
Iya, Mas. Saya sendiri saat ini masih mengajar, masih menulis buku. Kerja-kerja pro bono juga masih saya lakukan.
IS: Apakah pergulatan batin seperti itu tadi hanya di Indonesia atau dialami juga di negara-negara yang filmnya lebih mapan?
Saya pernah bertemu dengan salah satu produser saya, yang bekerja di NHK TV. Dia tanya, “Hidup kamu di mana?” Saya jawab, “Ya di dokumenter.” Kemudian dia tahu di rumah saya ada tiga anak, ada tukang bersih-bersih dan nyuci, dia langsung bilang, “Kamu kaya sekali!” Jadi memang ukurannya (untuk disebut sejahtera di dokumenter) sangat membingungkan.
Di lain waktu, saya ketemu sutradara Portugal dan sutradara Jepang, mereka selalu mengeluh soal dokumenter. Buat saya, dokumenter memang bukan hal yang sederhana untuk dicintai. Dia butuh proses. Dia butuh kesempatan berulang untuk dicintai.
IS: Berkarier di dokumenter sejak tahun 2000 sampai saat ini. Sudah 26 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Apa yang membuat Mas Tonny tidak jenuh?
Kerja-kerja dokumenter malah membuat saya tidak seperti kerja sih, Mas. Membuat dokumenter itu kan bukan kerja yang repetitif ya. Maksudnya, ketemu dengan orang yang beda-beda terus, krunya juga bisa ganti. Suasananya apalagi. Saya bisa tiba-tiba terlempar ke Aceh, kemudian ke berbatasan Filipina, ke Timor Leste. Apalagi perjumpaan dengan subjek yang “ajaib-ajaib.”
IS: Dokumenter sering dianggap sulit mencari pendanaan. Saya jadi ingat, dalam sebuah diskusi, Dandhy Laksono (Watchdoc) pernah bilang, modalnya membuat dokumenter itu jejaring. Modal ini yang sering luput dilihat. Menurut Mas Tonny?
Saya selalu berpikir, membuat film dokumenter itu tidak butuh duit kok, yang dibutuhkan adalah pengetahuan membaca isu. Isu yang unik, isu yang penting, isu yang berdampak. Itu pertama, yang kedua adalah jejaring. Dengan berjejaring kita bisa mendapatkan akses.
Saya percaya akses yang muncul lewat jejaring itu adalah awal dari sebuah produksi. Seberapa pun Anda punya duit untuk produksi, ketika gak ada akses, itu gak akan pernah jadi. Tetapi ketika Anda punya akses, tanpa duit pun film itu jalan. Itu sudah saya lalui dalam banyak film.
Misalnya di film saya Under The Moonlight. Itu kan film 0 rupiah. Kenapa bisa? Karena saya sudah kenal dengan teman-teman jaringan waria. Saya produksi film itu seperti saya berteman dengan mereka. Setiap minggu kita bertemu untuk ngobrol dan makan. Saya bawa makanan juga, terus mereka sharing cerita. Bahkan kadang-kadang saya datang bawa kamera tapi enggak syuting. Ya cuma mau ngobrol sama mereka saja.
IS: Sekarang ini pola konsumsi media masyarakat kita, terutama anak muda, semakin cepat, semakin ringan, semakin pendek. Menurut Mas Tony, apakah itu ancaman atau justru peluang?
Saya tidak pernah melihat segalanya sebagai ancaman ya, Mas. Bagi saya, setiap masa akan ada perubahan. Soal durasi media yang semakin pendek, sejak awal saya tidak berorientasi pada ruang putar seperti itu. Jadi enggak ada masalah. Saya malah melihat itu bagian dari pembelajaran. Struktur media online saat ini yang begitu dinamis, saya coba adaptasi ke karya-karya non-festival saya. Karya-karya komersial saya. Di dokumenterkan tuntutan utamanya adalah adaptif, Mas. Bukan hanya adaptif dengan orang baru, lokasi baru, masalah baru, tapi juga ruang putar baru. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu.
IS: Kita sudah ngobrol panjang soal perjalanan Mas Tonny berkarya. Saya mau pindah soal posisi baru Mas Tonny di BPI. Bagaimana awal mula Mas Tonny ditunjuk sebagai ketua Bidang Pengembangan Film Daerah BPI?
Saya juga cukup kaget ketika Fauzan (Ketua Umum BPI) meminta saya untuk bergabung. Saya tidak tahu pertimbangan pastinya apa. Mungkin karena saya Ketua Asosiasi Dokumenteris Nusantara, dengan lebih dari 600 orang anggota dan 38 koordinator daerah. Bisa jadi karena itu. Tapi yang jelas, ini ruang baru yang menantang ya. Sekaligus peluang untuk memberi perspektif yang lebih adil bagi perfilman daerah.
Baca juga: Sebuah Wawancara dengan Vivian Idris
IS: Mas Tonny kan sudah cukup sering berkeliling daerah di Indonesia, bertemu dengan komunitas dan anak muda. Apa sih aspirasi mereka?
Sebenarnya persoalannya cukup kompleks ya, Mas. Tapi setidaknya ada dua. Pertama, peningkatan kapasitas SDM. Kedua, penyediaan fasilitas. Fasilitas yang ada di daerah itu kan cukup jomplang ya. Ada satu daerah dengan fasilitas yang ajaib, ada bioskop mininya. Ya meski itu milik sekolah ya, bukan milik kabupaten. Tapi di daerah lain, ada yang memutar filmnya masih di kelurahan.
Selain itu, teman-teman di daerah juga membutuhkan kegiatan yang continue. Entah itu workshop atau festival film. Ada aspirasi, “Mas, tolong buka akses dengan pengambil kebijakan di daerah dong, supaya festival kami tidak hanya bergantung dana pusat, supaya festival kami bisa bergulir dari tahun ke tahun.”
Saya kasih contoh Denpasar Documentary Film Festival (DDFF). DDFF itu awalnya kan kerja-kerja volunteer, Mas. Saya support dari awal, hingga berjalan dari tahun ke tahun. Setelah ada bukti acaranya berjalan, akhirnya agenda DDFI itu mendapatkan support Pemda dan menjadi bagian dari dana APBD. Tapi ya itu, harus ada kerja keras dan pengorbanan dulu. Jadi tidak hanya menunggu bantuan. Nah, yang seperti itu bisa jadi inspirasi.
IS: Tadi Mas Tonny sempat menyebut peningkatan kapasitas SDM. Bisa dielaborasi?
Ya contohnya menumbuhkan perspektif kelokalan. Meskipun punya referensi yang sama, mereka bisa mengenali keresahan di daerah mereka masing-masing. Jadi isu yang diangkat di film mereka tidak seragam. Oh ya, peningkatan kapasitas ini tidak harus berbagi pengetahuan dari orang Jakarta ya. Bisa dari kota di sebelahnya. Bisa juga dari sumber online.
IS: Jadi keberagaman sangat penting ya?
Iya. Kita harus sadar, bahwa industri film di Jakarta yang kerap jadi patokan, tidak bisa diadaptasi di setiap daerah. Setiap daerah kan punya selera dan ciri khas tersendiri. Jadi yang diambil itu platform-nya, tetapi perspektifnya ya lokal. Heterogenitas itu yang perlu dikembangkan. Contoh paling gampang, film dengan isu dan dialek lokal. Itu kan unsur kedekatannya kuat. Proksimitasnya kuat. Nah itu kalau dikelola dengan baik, akan menciptakan monetize-monetize tersendiri.
Selain itu, keberagaman bukan hanya di filmnya ya. Keberagaman juga perlu ada di festivalnya. Kami mencoba membuat sistem kurasi festival yang polanya tidak melulu dari pusat. Kalau menggunakan perspektif pusat, finalis yang terpilih ya yang masuk radar pusat. Misalnya ada film dari Papua yang tidak terjaring di pusat, itu kita terima. Dengan begitu harapannya ada keberagaman isu. Kami juga mendorong adanya keterwakilan gender. Bukan hanya pada pembuat film, tetapi juga untuk juri festivalnya.
IS: Awal Mei lalu BPI sudah menggelar rapat kerja perdana. Kira-kira dari bidang yang Mas Tonny ketuai, apa program konkret yang bisa dibagikan?
Program konkret ya itu tadi sih, peningkatan kapasitas SDM dan membuka akses kepada sumber pendanaan daerah.
Ada juga program yang masih kami pikirkan, yaitu sistem fasilitasi produksi di daerah. Tetapi bukan untuk produksi dari pusat ya. Maaf, kadang-kadang itu terbalik ya. Ada produksi film dari pusat yang ingin di-support, entah penginapan, makan, transport. Mereka kan industri besar, Mas. Produksi film daerah yang sebenarnya lebih butuh fasilitas. Oke, memang ada kepentingan mengangkat nama daerah. Tapi itu kan tidak rutin. Yang rutin itu ya kebutuhan temen-teman di daerah ini.
IS: Tadi kan kita sudah dengar sekilas perspektif Mas Tonny soal ekosistem film daerah. Memangnya ekosistem film daerah yang ideal itu seperti apa sih?
Ekosistem film daerah yang ideal itu ya, daerah itu harus punya sistem yang saling berkait. Misalnya, support setiap kali ada produksi, kemudian ada ruang putar yang menampung film-filmnya. Nah, selama ini kan tidak banyak yang begitu. Saat ini teman-teman di daerah seakan jalan sendiri-sendiri. Mereka menghidupi dirinya sendiri dengan fasilitasi-fasilitasi dari Jakarta misalnya. Seperti itu kan tidak selalu baik. Mungkin sudah saatnya kita punya audiensi rutin antara pemangku kebijakan di daerah dan para pelaku film. Terutama, soal apa kebutuhan riil mereka.
Kalau bicara soal kapital, sebenarnya di setiap daerah itu ada. Kapital kan tidak selalu berbentuk duit cash. Kapital bisa berupa fasilitas seperti ruang putar, speaker, proyektor. Nah aset-aset seperti itu kan hampir setiap daerah punya. Contohnya kira-kira seperti itu.
IS: Jadi kalau saya bisa rangkum, ekosistem film daerah yang ideal itu yang bisa mandiri ya? Artinya, daerah itu tidak bergantung pada pusat.
Iya. Dan kemandirian itu kan butuh proses ya, Mas. Karena itu tadi, setiap daerah punya identitas yang beda-beda. Tidak bisa disamakan. Aceh berbeda dengan Bali, itu pasti. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Bali, berbeda dengan Aceh. Secara aspek politik pun berbeda. Nah, menggali potensi-potensi di setiap daerah itu menjadi hal yang penting, kalau kita mau menuju kemandirian itu tadi.
IS: Mas Tonny kan dikenal sebagai sutradara yang dekat dengan isu kelompok minoritas. Apakah isu-isu minoritas akan dikedepankan di perfilman daerah?
Tidak harus semua mengangkat isu minoritas ya. Kalau saya lebih senang setiap teman-teman di daerah itu punya kemampuan membaca isu. Setiap daerah kan punya kebutuhan yang berbeda-beda.
Misalnya, kalau teman-teman mau buat film politik, kenapa harus ke Jakarta? Kenapa film politik tidak dikerjakan di ruang-ruang yang sederhana terlebih dahulu. Termasuk juga isu lingkungan, isu perubahan iklim, isu gender. Isu-isu itu saya coba dorong untuk dilihat di sekitar teman-teman dulu.
IS: Baik, Mas. Sebelum ke pertanyaan terakhir. Bisa dibocorkan, proyek film yang sedang Mas Tonny garap?
Saat ini saya sedang mengerjakan film tentang tato. Tato sebagai sebuah pengetahuan agraris. Selama ini yang populer dengan tato kan wilayah-wilayah tertentu, misalnya Kalimantan atau Mentawai. Sementara di Larantuka, ada tato yang berelasi dengan aspek sosiologis-antropologis. Sebelum munculnya agama-agama modern, mereka sudah mengenal tato. Tetapi dalam perjalanannya, tato-tato ini dihilangkan karena politik kepentingan negara. Dianggapnya punya tato itu berarti enggak punya agama. Orang-orang itu kemudian mulai takut memakai tato lokal yang dulu pernah diagung-agungkan dan pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Padahal tato di tubuh dan di arsitektur mereka itu berkait dengan pengetahuan mereka sebagai masyarakat pesisir. Misal tentang perubahan angin, cuaca, musim tanam. Itu ada di tubuh dan arsitektur mereka. Itu pengetahuan hidup mereka. Tetapi politik negara membunuhnya.
Kemudian saya ada film tentang pemilu tahun 2024. Cuma saya masih berstrategi kapan film itu bisa dirilis. Lalu ada juga film tentang Ludruk Ponorogo yang sudah berjalan hampir 4 tahun. Lalu ada film tentang kekerasan terhadap kucing. Kalau ditanya, ada berapa film yang sedang saya garap, saya bisa jawab 10 film. Jadi setiap tahun akan ada film saya.
IS: Pertanyaan terakhir, Mas. Ini sebagai promosi film daerah juga. Daerah mana yang geliat filmnya menurut Mas Tonny perlu mendapat spotlight?
Beberapa daerah cukup potensial ya. Aceh itu menarik. Mereka cukup militan dalam dokumenter. Mereka punya sistem yang dikelola cukup rapi. Daya tahan mereka juga bagus. Menurut saya daya tahan ini yang penting dijaga.
Makassar juga cukup menarik, karena dia punya ruang-ruang kreatif. Karya fiksi lokal mereka juga penting untuk dibicarakan.
Kemudian teman-teman di Kupang juga punya produktivitas yang oke. Mereka mencoba untuk konsisten mengangkat isu-isu lokal.
